- Fraksi Golkar DPRD Jatim memiliki beberapa usulan untuk meningkatkan PAD.
- Salah satunya dari sektor penerimaan cukai rokok, dengan pemberlakuan cukai SKM 3.
- Selain itu memaksimalkan penerimaan dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
SuaraJatim.id - Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Golkar Pranaya Yudha Mahardhika melihat masih ada beberapa sektor yang bisa meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satunya dari sektor penerimaan cukai rokok dan .
Yudha menyebut, Jawa Timur memiliki potensi cukai hasil tembakau yang cukup besar.
Data yang diterimanya, sumbangsih dari Jatim lebih dari 60 persen.
Baca Juga:Tragedi Ponpes Al Khoziny: DPRD Jatim Ingatkan Pemprov Bisa Gunakan Dana Cadangan
Angka penerimaan cukai ini masih bisa bertambah lagi dari rokok ilegal. Yudha mendorong agar Pemprov meminimalisasi peredaran rokok ilegal.
Pihaknya juga mengusulkan pemerintah pusat untuk menerbitkan regulasi tentang pengenaan pungutan pajak rokok melalui pita cukai Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan 3.
"Jika ini (cukai SKM 3) dapat terealisasi, dapat menambah bagi hasil untuk Pemprov sampai sekitar Rp1,5 Triliun lagi," katanya.
Perlu diketahui, selama ini Pemprov Jatim menerima Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp3,2 triliun.
Sedangkan, menurut hitung-hitungan cukai baru SKM golongan III dengan harga Rp300 per batang bisa menaikkan penerimaan cukai dari Jatim sebesar Rp46 Triliun.
Baca Juga:Nelayan Jatim Terjepit Harga Solar: Pemprov Harus Segera Bertindak
Perkiraannya PAD bisa bertambah sekitar Rp1 Triliun lebih.
Tentu ini bisa memperkuat PAD Jatim. Selain juga memberikan solusi terhadap peredaran rokok ilegal tanpa perlu membunuh industri kecil sektor sigaret.
Yudha juga menyinggung mengenai penerimaan PAD sektor pajak dan retribusi yang terjadi penurunan drastis.
Dia melihat masih ada peluang di penerimaan dari Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang pada tahun sebelumnya tidak dilakukan pungutan.
"Tetapi akumulasi penerimaan 2025 tetap turun signifikan, oleh karena itu kebijakan Opsen MBLB harus dioptimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan. Pemprov Jatim harus bisa menangkap peluang, cermat dan cepat dalam proses perizinan, serta perbarui satuan angka pungutannya, karena satuan angka tersebut masih cukup rendah," katanya.
Fraksi Golkar DPRD Jatim mendorong untuk melakukan evaluasi kinerja BUMD dan mengambil langkah yang signifikan agar benar-benar dapat menjadi badan usaha yang produktif.
Usulannya, agar dibentuk lembaga/badan pembina BUMD sebagai leading sector yang lebih kuat fokus mencermati kinerja perusahaan.
"Kemudian dibentuk Pansus DPRD yang mengevaluasi kinerja BUMD. Dan ketiga, dibentuk BUMD Pangan yang konsisten dengan kepentingan membangun ketahanan pangan dan merealisasi konsep Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara," tegasnya.
Menurut data yang diterima, PAD Jatim untuk tahun anggaran 2026 diproyeksikan sebesar Rp28,263 Triliun.
Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp17,240 triliun, pendapatan transfer Rp10,994 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp28,15 miliar.
