- Kebijakan pemangkasan dana transfer pusat memicu risiko perlambatan ekonomi serta ancaman kebangkrutan bagi banyak pelaku usaha daerah.
- Ketua AKPI Jimi Simanjuntak menyatakan proses kepailitan dapat menjadi peluang reorganisasi bisnis bagi pelaku usaha di masa sulit.
- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjaga stabilitas ekonomi melalui optimalisasi PAD dan digitalisasi untuk mengurangi ketergantungan anggaran pusat.
SuaraJatim.id - Kabar kurang sedap datang dari ibu kota. Kebijakan pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat ke daerah kini menjadi hantu baru bagi stabilitas ekonomi lokal.
Di banyak daerah, kebijakan ini ibarat menarik rem tangan pada roda pembangunan yang tengah melaju. Risikonya nyata. Perputaran uang melambat, dan para pelaku usaha, khususnya kelas menengah serta UMKM, terancam gulung tikar.
Namun, di tengah awan mendung fiskal tersebut, sebuah narasi optimisme justru muncul dari Kota Pahlawan.
Kondisi ekonomi global dan nasional yang tak menentu memang meningkatkan tensi di sektor kepailitan. Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimi Simanjuntak, mengakui bahwa tantangan ke depan akan semakin berat.
Baca Juga:Akhir Pelarian Ratu Kredit Fiktif Rp9,6 Miliar Asal Surabaya: 6 Tahun Sembunyi Diciduk di Jaksel
Ketidakmampuan daerah dalam menyerap barang dan jasa akibat anggaran yang dipangkas bisa memicu gelombang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Meski begitu, Jimi memberikan sudut pandang berbeda yang menenangkan.
“Kepailitan itu bukan lonceng kematian. Justru, ini bisa menjadi jalan keluar bagi pelaku usaha untuk mereorganisasi bisnisnya agar tetap relevan di masa sulit,” tegas Jimi dalam agenda Pendidikan Kurator di Jawa Timur.
Dukungan serupa datang dari Kejaksaan Tinggi Jatim. Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Martha Parulina Berliana, menekankan pentingnya sinergi agar para kurator bisa bekerja profesional menyelamatkan aset negara dan dunia usaha tanpa bayang-bayang kriminalisasi.
Saat banyak daerah mulai mengeluh, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi justru menunjukkan kelasnya dalam menjaga resiliensi ekonomi.
Dalam sidak yang dilakukan di daerah Tanah Merah, Selasa (21/4/2026), Eri menegaskan bahwa Surabaya tidak akan goyah hanya karena anggaran pusat dipangkas.
Baca Juga:Senyum Semringah Jemaah Calon Haji Embarkasi Surabaya: Dokumen Siap, Biaya Tak Naik
"Surabaya hari ini masih bisa berjalan. Kenapa? Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami sudah mencapai 75 persen dari total anggaran. Kami tidak tergantung pada anggaran pemerintah pusat," tegas Eri dengan nada mantap.
Eri menerapkan strategi 'skala prioritas' yang sangat ketat. Pemkot Surabaya memilih untuk "mengikat pinggang" pada proyek-proyek infrastruktur besar yang tidak mendesak, namun mengharamkan pemangkasan pada sektor pelayanan publik, kemiskinan, dan kesehatan.
Lalu, bagaimana Eri menutup celah dana yang hilang? Jawabannya adalah inovasi. Pemkot Surabaya kini tengah menggenjot digitalisasi di segala lini untuk menutup kebocoran anggaran dan mempermudah pendapatan.
Salah satu sektor yang dipacu adalah optimalisasi pajak reklame dan retribusi melalui sistem digital yang lebih transparan.
"Kami memutar otak agar PAD bertambah. Digitalisasi adalah kunci untuk menutupi pemangkasan dari pusat," jelas Eri.
Kontributor : Dimas Angga Perkasa
