Sebar Hoaks Soal Asrama Papua, Susi Dituntut Satu Tahun Penjara

SuaraJatim.id - Terdakwa Tri Susanti alias Mak Susi dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, terkait kasus di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Jatim. 

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (29/1/2020) kemarin,  Susi dianggap bersalah dengan menyiarkan informasi atau berita bohong alias hoaks soal bendera Merah Putih di asrama tersebut. 

Sebagaimana hal itu diatur, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

"Dengan ini kepada ketua majelis hakim ( Yohannes Hehamony ) agar menjatuhkan pidana selama 12 bulan penjara, dikurangi masa hukuman yang telah di jalani terdakwa," kata JPU dari Kejati Jatim Nizar seperti dikutip dari Jatimnet.com--jaringan Suara.com, Kamis (30/1/2020).

Baca Juga: Eks Caleg dan Saksi Prabowo, Tri Susanti Ogah Dikaitkan dengan Gerindra

Penerapan pasal dari JPU, Susi dituntut dengan dakwaan kedua, bukan dakwaan pertama dengan pasal yang dijeratkan adalah pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Mengenai hal itu, jaksa beralasan jika penuntut umum hanya dapat membuktikan dakwaan kedua saja.

"Iya dakwaan kedua yang bisa dibuktikan, bukan pertama," kata Nizar.

Mengenai tuntutan ini, terdakwa Susi menyatakan akan membuat nota pembelaan atau pledoi. "Kami akan melakukan pembelaan," katanya.

Sebelumnya, Polda Jatim telah menetapkan Koordinator aksi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Tri Susanti alias Susi, sebagai tersangka ujaran kebencian dan provokasi insiden tersebut.

Baca Juga: Tri Susanti Ditahan, Fadli Zon: Dia Bela Merah Putih, Bukan Pelaku Rasis

Susi dijerat Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 160 KUHP, Pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.